Benarkah poligami itu sunnah?

Assalamualaikum.

Saya terpanggil untuk membicarakan hal poligami ini setelah mendapati

ungkapan "tuan-tuan yang kawin 2, 3 bagus, itu sunnah tu......."

diselitkan dalam beberapa siri ceramah satu parti politik. Sebagai seorang wanita, isteri dan ibu, saya

memang sensitif bila mendengar atau membaca pendapat-pendapat ahli

pro-poligami yang menganggap poligami itu sunnah. Tahukah

saudara-saudari semua bahawa Nabi Muhammad SAW tidak berpoligami

sepanjang perkahwinannya dengan Siti Khadijah selama 28 tahun? Dan

Nabi juga telah menentang hasrat Saidina Ali, menantunya, untuk

memadukan puteri baginda Siti Fatimah? Sila baca tulisan seorang

pensyarah dari Indonesia tentang poligami yang disiarkan dalam laman

web akhbar Kompas seperti di bawah.

[[Benarkah Poligami Sunah?

Faqihuddin Abdul Kodir

UNGKAPAN "poligami itu sunah" sering digunakan sebagai pembenaran

poligami. Namun, berlindung pada pernyataan itu, sebenarnya bentuk

lain dari pengalihan tanggung jawab atas tuntutan untuk berlaku adil

karena pada kenyataannya, sebagaimana ditegaskan Al Quran, berlaku

adil sangat sulit dilakukan (An-Nisa: 129).

DALIL "poligami adalah sunah" biasanya diajukan karena sandaran

kepada teks ayat Al Quran (QS An-Nisa, 4: 2-3) lebih mudah

dipatahkan. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami

sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi,

apalagi mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada

konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Dari kedua ayat itu, beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh

Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad

al-Madan-ketiganya ulama terkemuka Azhar Mesir-lebih memilih

memperketat.

Lebih jauh Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi

perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar’i dalam

keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak

menimbulkan kerusakan dan kezaliman (Tafsir al-Manar, 4/287).

Anehnya, ayat tersebut bagi kalangan yang propoligami dipelintir

menjadi "hak penuh" laki-laki untuk berpoligami. Dalih mereka,

perbuatan itu untuk mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Menjadi

menggelikan ketika praktik poligami bahkan dipakai sebagai tolok ukur

keislaman seseorang: semakin aktif berpoligami dianggap semakin baik

poisisi keagamaannya. Atau, semakin bersabar seorang istri menerima

permaduan, semakin baik kualitas imannya. Slogan-slogan yang sering

dimunculkan misalnya, "poligami membawa berkah", atau "poligami itu

indah", dan yang lebih populer adalah "poligami itu sunah".

Dalam definisi fikih, sunah berarti tindakan yang baik untuk

dilakukan. Umumnya mengacu kepada perilaku Nabi. Namun, amalan

poligami, yang dinisbatkan kepada Nabi, ini jelas sangat distorsif.

Alasannya, jika memang dianggap sunah, mengapa Nabi tidak

melakukannya sejak pertama kali berumah tangga?

Nyatanya, sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada

berpoligami. Bayangkan, monogami dilakukan Nabi di tengah masyarakat

yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama

istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28

tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi

berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa

hidup beliau. Dari kalkulasi ini, sebenarnya tidak beralasan

pernyataan "poligami itu sunah".

Sunah, seperti yang didefinisikan Imam Syafi’i (w. 204 H),

adalah penerapan Nabi SAW terhadap wahyu yang diturunkan. Pada kasus

poligami Nabi sedang mengejawantahkan Ayat An-Nisa 2-3 mengenai

perlindungan terhadap janda mati dan anak-anak yatim. Dengan

menelusuri kitab Jami’ al-Ushul (kompilasi dari enam kitab

hadis ternama) karya Imam Ibn al-Atsir (544-606H), kita dapat

menemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan

persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup

kukuh untuk solusi.

Bukti bahwa perkawinan Nabi untuk penyelesaian problem sosial bisa

dilihat pada teks-teks hadis yang membicarakan perkawinan-perkawinan

Nabi. Kebanyakan dari mereka adalah janda mati, kecuali Aisyah binti

Abu Bakr RA.

Selain itu, sebagai rekaman sejarah jurisprudensi Islam, ungkapan

"poligami itu sunah" juga merupakan reduksi yang sangat besar. Nikah

saja, menurut fikih, memiliki berbagai predikat hukum, tergantung

kondisi calon suami, calon istri, atau kondisi masyarakatnya. Nikah

bisa wajib, sunah, mubah (boleh), atau sekadar diizinkan. Bahkan,

Imam al-Alusi dalam tafsirnya, Rûh al-Ma’âni, menyatakan, nikah

bisa diharamkan ketika calon suami tahu dirinya tidak akan bisa

memenuhi hak-hak istri, apalagi sampai menyakiti dan mencelakakannya.

Demikian halnya dengan poligami. Karena itu, Muhammad Abduh dengan

melihat kondisi Mesir saat itu, lebih memilih mengharamkan poligami.

Nabi dan larangan poligami

Dalam kitab Ibn al-Atsir, poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya

transformasi sosial (lihat pada Jâmi’ al-Ushûl, juz XII,

108-179). Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi

untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada

abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda

sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak

mereka suka.

Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami,

mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku

adil dalam berpoligami.

Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai

sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya

empat. Itulah yang dilakukan Nabi kepada Ghilan bin Salamah

ats-Tsaqafi RA, Wahb al-Asadi, dan Qais bin al-Harits. Dan, inilah

pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasan poligami yang

awalnya tanpa batas sama sekali.

Pada banyak kesempatan, Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip

keadilan berpoligami. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan: "Barang siapa

yang mengawini dua perempuan, sedangkan ia tidak bisa berbuat adil

kepada keduanya, pada hari akhirat nanti separuh tubuhnya akan lepas

dan terputus" (Jâmi’ al-Ushûl, juz XII, 168, nomor hadis:

9049). Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Nabi SAW menekankan

pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri.

Teks-teks hadis poligami sebenarnya mengarah kepada kritik,

pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan. Dari sudut ini,

pernyataan "poligami itu sunah" sangat bertentangan dengan apa yang

disampaikan Nabi. Apalagi dengan melihat pernyataan dan sikap Nabi

yang sangat tegas menolak poligami Ali bin Abi Thalib RA. Anehnya,

teks hadis ini jarang dimunculkan kalangan propoligami. Padahal, teks

ini diriwayatkan para ulama hadis terkemuka: Bukhari, Muslim,

Turmudzi, dan Ibn Majah.

Nabi SAW marah besar ketika mendengar putri beliau, Fathimah binti

Muhammad SAW, akan dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar

rencana itu, Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu

berseru: "Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin

kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib.

Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan

mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib

menceraikan putriku, kupersilakan mengawini putri mereka. Ketahuilah,

putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah

menggangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku

juga." (Jâmi’ al-Ushûl, juz XII, 162, nomor hadis: 9026).

Sama dengan Nabi yang berbicara tentang Fathimah, hampir setiap

orangtua tidak akan rela jika putrinya dimadu. Seperti dikatakan

Nabi, poligami akan menyakiti hati perempuan, dan juga menyakiti hati

orangtuanya.

Jika pernyataan Nabi ini dijadikan dasar, maka bisa dipastikan yang

sunah justru adalah tidak mempraktikkan poligami karena itu yang

tidak dikehendaki Nabi. Dan, Ali bin Abi Thalib RA sendiri tetap

bermonogami sampai Fathimah RA wafat.

Poligami tak butuh dukungan teks

Sebenarnya, praktik poligami bukanlah persoalan teks, berkah, apalagi

sunah, melainkan persoalan budaya. Dalam pemahaman budaya, praktik

poligami dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda.

Bagi kalangan miskin atau petani dalam tradisi agraris, poligami

dianggap sebagai strategi pertahanan hidup untuk penghematan

pengelolaan sumber daya. Tanpa susah payah, lewat poligami akan

diperoleh tenaga kerja ganda tanpa upah. Kultur ini dibawa migrasi ke

kota meskipun stuktur masyarakat telah berubah. Sementara untuk

kalangan priayi, poligami tak lain dari bentuk pembendamatian

perempuan. Ia disepadankan dengan harta dan takhta yang berguna untuk

mendukung penyempurnaan derajat sosial lelaki.

Dari cara pandang budaya memang menjadi jelas bahwa poligami

merupakan proses dehumanisasi perempuan. Mengambil pandangan ahli

pendidikan Freire, dehumanisasi dalam konteks poligami terlihat mana

kala perempuan yang dipoligami mengalami self-depreciation. Mereka

membenarkan, bahkan bersetuju dengan tindakan poligami meskipun

mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tak sedikit di antara

mereka yang menganggap penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah

sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya

sendiri.

Dalam kerangka demografi, para pelaku poligami kerap mengemukakan

argumen statistik. Bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah kerja bakti

untuk menutupi kesenjangan jumlah penduduk yang tidak seimbang antara

lelaki dan perempuan. Tentu saja argumen ini malah menjadi bahan

tertawaan. Sebab, secara statistik, meskipun jumlah perempuan sedikit

lebih tinggi, namun itu hanya terjadi pada usia di atas 65 tahun atau

di bawah 20 tahun. Bahkan, di dalam kelompok umur 25-29 tahun, 30-34

tahun, dan 45-49 tahun jumlah lelaki lebih tinggi. (Sensus DKI dan

Nasional tahun 2000; terima kasih kepada lembaga penelitian IHS yang

telah memasok data ini).

Namun, jika argumen agama akan digunakan, maka sebagaimana prinsip

yang dikandung dari teks-teks keagamaan itu, dasar poligami

seharusnya dilihat sebagai jalan darurat. Dalam kaidah fikih,

kedaruratan memang diperkenankan. Ini sama halnya dengan memakan

bangkai; suatu tindakan yang dibenarkan manakala tidak ada yang lain

yang bisa dimakan kecuali bangkai.

Dalam karakter fikih Islam, sebenarnya pilihan monogami atau poligami

dianggap persoalan parsial. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi

ruang dan waktu. Perilaku Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan

ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain.

Karena itu, pilihan monogami-poligami bukanlah sesuatu yang prinsip.

Yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada

prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, membawa kemaslahatan

dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (mafsadah).

Dan, manakala diterapkan, maka untuk mengidentifikasi nilai-nilai

prinsipal dalam kaitannya dengan praktik poligami ini, semestinya

perempuan diletakkan sebagai subyek penentu keadilan. Ini prinsip

karena merekalah yang secara langsung menerima akibat poligami. Dan,

untuk pengujian nilai-nilai ini haruslah dilakukan secara empiris,

interdisipliner, dan obyektif dengan melihat efek poligami dalam

realitas sosial masyarakat.

Dan, ketika ukuran itu diterapkan, sebagaimaan disaksikan Muhammad

Abduh, ternyata yang terjadi lebih banyak menghasilkan keburukan

daripada kebaikan. Karena itulah Abduh kemudian meminta pelarangan

poligami.

Dalam konteks ini, Abduh menyitir teks hadis Nabi SAW: "Tidak

dibenarkan segala bentuk kerusakan (dharar) terhadap diri atau orang

lain." (Jâmi’a al-Ushûl, VII, 412, nomor hadis: 4926). Ungkapan

ini tentu lebih prinsip dari pernyataan "poligami itu sunah".

Faqihuddin Abdul Kodir Dosen STAIN Cirebon dan peneliti Fahmina

Institute Cirebon, Alumnus Fakultas Syariah Universitas Damaskus,

Suriah]]

Ketahuilah bahawa tiada wanita yang tidak menderita batin apabila

suaminya berhasrat atau sudah berkahwin lagi. Mungkin perjanjian

taklik iaitu talak jatuh secara automatik jika suami berkahwin lagi

adalah perlu pada zaman Islam Hadhari ini di mana poligami berlaku

lebih disebabkan tuntutan nafsu lelaki. Sekian.